Sumber : Kabar Priangan
DPRD, (KP).- Upaya Panitia Khusus (Pansus) dalam menyusun Rancangan
Peraturan Daerah (Perda) tentang Peran serta tanggung jawab sosial
perusahaan dalam pemberdayaan masyarakat Kota Tasikmalaya mulai mencapai
titik terang.
Dengan mengorek keterangan BUMN/BUMD dan perusahaan swasta yang beroperasi di Kota Tasikmalaya, diketahui mayoritas BUMN/BUMD dan perusahaan swasta menyalurkan dana Community Sosial Responsibility (CSR) atau dana sosialnya masih secara mandiri.
Seperti diungkapkan perwakilan PT Jasa Raharja Cabang Tasikmalaya, Imam Cahyono, CSR Jasa Raharja disalurkan untuk sarana umum dan pendidikan melalui PT Jasa Raharja itu sendiri. “Bukopin pun sama. Pelaksana kami sendiri, seperti kalau ada bencana alam, kami dengan sukarela mengeluarkan bantuan dari karyawan dan nasabah,” kata perwakilan Bank Bukopin, Ulfa, di ruang paripurna DPRD, Jumat (5/12/2014).
Tak hanya Jasa Raharja dan Bukopin, untuk Bank Indonesia (BI) Tasikmalaya, seperti diutarakan Fauzi Ade bahwa program CSR BI atau kalau di BI dinamakan Program Sosial tidak hanya disalurkan di Kota Tasikmalaya karena naungan wilayah kerja. Dan untuk Kota Tasikmalaya, BI telah menjalankan program ketahanan pangan dengan memberi bantuan kelompok tani di Singkup Purbaratu dan Malingping Tamansari.
Di dua daerah itu, BI dengan mitra kerja kelompok tani menanam cabe, singkong dan sebagainya di lahan seluas 2 hektare. “Total lahan enam hektar, tapi baru dua hektar yang dikelola dengan anggaran Rp 250 juta,” ujar Fauzi.
Perwakilan Bank Rakyat Indonesia (BRI), Yuyun bahwa untuk BUMN sudah diatur Permen lewat Program Kemitraan Bina Lingkungan. CSR dikeluarkan dua persen dari laba. “Laba BRI tahun ini Rp 2 triliun, berarti CSR-nya sekitar Rp 400 miliaran. Namun, dana ini diatur pusat dan kami di daerah sebatas mengajukan,” ucapnya.
Akan tetapi, bagi PT Telkom mengaku sudah menjalin kemitraan dengan 700 mitra aktif. CSR disalurkan dalam berbagai bidang seperti pinjaman modal, pendidikan dan sosial. PT Telkom mencairkan dana CSR setiap triwulan sebesar Rp 1-2 miliar untuk disalurkan se Priangan timur. “Kalau Mayasari Plaza dua tahun sekali, bekerja sama dengan pemkot ketika Ramadan dan Agustus pas HUT Mayasari,” tutur Andi.
Begitupun PT Djarum, hanya karena divisi pemasaran untuk CSR dikelola departemen khusus di pusat. “Bentuknya ada bakti pendidikan, bakti sosial dan bakti budaya. Baiknya pemerintah bisa menembus pusat,” kata perwakilan Djarum.
Keterangan dari BUMN/BUMD dan swasta itu sayangnya hanya disampaikan sekitar belasan perusahaan. Padahal, Pansus mengundang 21 perusahaan untuk menghadiri undangan pansus.
Termasuk dalam pantauan “KP”, dua perusahaan besar angkutan Primajasa dan Budiman pun tidak hadir, padahal dua perusahaan ini telah eksis lama di Kota Tasikmalaya. Ditambah Plasa Asia, Matahari, Yogya, Agung dan Samudra Dept Store juga tidak hadir. Untuk swasta hanya diwakili FIF, PT BKL, dan perusahaan plastik yang beroperasi di Mangkubumi.
Setelah pansus mengorek keterangan, menurut Ketua Pansus Andi Warsandi, pansus tinggal mencari formula bagaimana mengatur dana CSR-CSR tersebut agar bersinergi dengan pembangunan pemerintah. “Nanti kita rumuskan, sekarang sebatas ingin mengetahui kemana dan bagaimana dana itu disalurkan,” ujarnya
Dengan mengorek keterangan BUMN/BUMD dan perusahaan swasta yang beroperasi di Kota Tasikmalaya, diketahui mayoritas BUMN/BUMD dan perusahaan swasta menyalurkan dana Community Sosial Responsibility (CSR) atau dana sosialnya masih secara mandiri.
Seperti diungkapkan perwakilan PT Jasa Raharja Cabang Tasikmalaya, Imam Cahyono, CSR Jasa Raharja disalurkan untuk sarana umum dan pendidikan melalui PT Jasa Raharja itu sendiri. “Bukopin pun sama. Pelaksana kami sendiri, seperti kalau ada bencana alam, kami dengan sukarela mengeluarkan bantuan dari karyawan dan nasabah,” kata perwakilan Bank Bukopin, Ulfa, di ruang paripurna DPRD, Jumat (5/12/2014).
Tak hanya Jasa Raharja dan Bukopin, untuk Bank Indonesia (BI) Tasikmalaya, seperti diutarakan Fauzi Ade bahwa program CSR BI atau kalau di BI dinamakan Program Sosial tidak hanya disalurkan di Kota Tasikmalaya karena naungan wilayah kerja. Dan untuk Kota Tasikmalaya, BI telah menjalankan program ketahanan pangan dengan memberi bantuan kelompok tani di Singkup Purbaratu dan Malingping Tamansari.
Di dua daerah itu, BI dengan mitra kerja kelompok tani menanam cabe, singkong dan sebagainya di lahan seluas 2 hektare. “Total lahan enam hektar, tapi baru dua hektar yang dikelola dengan anggaran Rp 250 juta,” ujar Fauzi.
Perwakilan Bank Rakyat Indonesia (BRI), Yuyun bahwa untuk BUMN sudah diatur Permen lewat Program Kemitraan Bina Lingkungan. CSR dikeluarkan dua persen dari laba. “Laba BRI tahun ini Rp 2 triliun, berarti CSR-nya sekitar Rp 400 miliaran. Namun, dana ini diatur pusat dan kami di daerah sebatas mengajukan,” ucapnya.
Akan tetapi, bagi PT Telkom mengaku sudah menjalin kemitraan dengan 700 mitra aktif. CSR disalurkan dalam berbagai bidang seperti pinjaman modal, pendidikan dan sosial. PT Telkom mencairkan dana CSR setiap triwulan sebesar Rp 1-2 miliar untuk disalurkan se Priangan timur. “Kalau Mayasari Plaza dua tahun sekali, bekerja sama dengan pemkot ketika Ramadan dan Agustus pas HUT Mayasari,” tutur Andi.
Begitupun PT Djarum, hanya karena divisi pemasaran untuk CSR dikelola departemen khusus di pusat. “Bentuknya ada bakti pendidikan, bakti sosial dan bakti budaya. Baiknya pemerintah bisa menembus pusat,” kata perwakilan Djarum.
Keterangan dari BUMN/BUMD dan swasta itu sayangnya hanya disampaikan sekitar belasan perusahaan. Padahal, Pansus mengundang 21 perusahaan untuk menghadiri undangan pansus.
Termasuk dalam pantauan “KP”, dua perusahaan besar angkutan Primajasa dan Budiman pun tidak hadir, padahal dua perusahaan ini telah eksis lama di Kota Tasikmalaya. Ditambah Plasa Asia, Matahari, Yogya, Agung dan Samudra Dept Store juga tidak hadir. Untuk swasta hanya diwakili FIF, PT BKL, dan perusahaan plastik yang beroperasi di Mangkubumi.
Setelah pansus mengorek keterangan, menurut Ketua Pansus Andi Warsandi, pansus tinggal mencari formula bagaimana mengatur dana CSR-CSR tersebut agar bersinergi dengan pembangunan pemerintah. “Nanti kita rumuskan, sekarang sebatas ingin mengetahui kemana dan bagaimana dana itu disalurkan,” ujarnya


No comments:
Post a Comment